ZAKAT DAN PAJAK

Pada realitas era sekarang, umat Islam terbebani kewajiban ganda, sebagai muslim yang harus membayar zakat dan sebagai warga negara yang harus membayar pajak negara. Sehingga sebagian orang pun berpandangan bahwa ketika mereka sudah membayar pajak kepada pemerintah, maka ia sudah terbebas dari kewajiban membayar zakat. Sementara sebagian lain berprinsip sebaliknya, bahwa ketika mereka sudah membayar zakat, mereka tidak perlu dan wajib lagi membayar pajak untuk negara.

Para ulama sepakat bahwa sudah menjadi hak negara untuk mewajibkan warganya membayar pajak dalam rangka pembiayaan sarana umum. Keduanya sama-sama penting dan wajib. Zakat tetap wajib sebagai konsekuensi agama, dan pajak juga wajib selama pemerintah memang mewajibkannya.

Dalam kondisi double kewajiban seperti ini, para ulama ahli fikih –dengan landasan menghindari kebangkrutan bagi si wajib bayar– merekomendasikan kebijakan bahwa ketika penghitungan neraca wajib zakat, kita diperbolehkan mengurangi neraca tersebut dengan total pengeluaran yang kita alokasikan untuk pajak dan retribusi-retribusi pemerintah lainnya. Kewajiban mengeluarkan zakat tergantung saldo neraca wajib zakat setelah dikurangi alokasi pajak dan retribusi pemerintah. Jika saldo menunjukkan sama atau lebih dari nisab maka harus membayar zakat, dan sebaliknya jika saldo menunjukkan angka kurang dari nisab maka tidak berkewajiban membayar zakat. Seorang pedagang yang berlaba Rp. 25 juta, sementara itu ia harus membayar pajak dan retribusi pada pemerintah sebanyak Rp. 5 juta. Maka, zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5%-nya Rp. 20 juta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *